Firdaus aL Furqony

Pencoblosan Diganti Penulisan
JAKARTA – Usul pemerintah yang mengganti model pencoblosan dengan penulisan nama partai dan nomor urut calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009 mulai direspons berbagai pihak. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan termasuk yang setuju. Menurut dia, usul pemerintah tersebut memang relevan untuk mengefisienkan anggaran.

“Kalau dengan anggaran Rp 47,9 trriliun, tentu itu besar. Jadi, usul menggunakan model baru agar lebih efisien sangat relevan. APBN kita memang harus diselamatkan. Salah satunya, pos anggaran pemilu bisa ditekan lagi,” ujarnya di Jakarta kemarin (10/11).
Hanya, Fadhil mengingatkan, efisiensi jangan lantas mengorbankan kualitas pemilu. “Efisiensi anggaran harus fokus. Selain pos pemilu, pos anggaran harus dievaluasi. Misalnya, rencana memberlakukan sistem remunerasi 2.500 pejabat negara yang akan diberi tambahan tunjangan juga harus dicermati,” tegas ekonom Tim Indonesia Bangkit tersebut.

Karena itu, dia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meminta anggaran pemilu secara gegabah. Dasar akuntansinya harus jelas dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menggunakan asumsi. “Angka Rp 47,9 triliun kan asumsi. Sebaliknya, saya harap pemerintah juga jangan menggunakan asumsi untuk menghitung anggaran pemilu. Ini untuk mengetahui, mana yang bisa diefisiensikan,” ujarnya.

Gagasan pemerintah yang mengganti pencoblosan dengan penulisan nama partai serta nomor urut caleg memang merupakan efek pemotongan usul anggaran Pemilu 2009 dari Rp 47,9 triliun menjadi Rp 10,4 triliun. Dengan sistem baru itu (jika memang disetujui), kertas suara menjadi lebih kecil dan cukup satu lembar. Pada Pemilu 2004, ada tiga kertas suara. Masing-masing untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian, surat suara nanti hanya berisi nama, lambang partai, dan nomor urut parpol. Di bawahnya, ada tiga kolom berisi nomor urut calon legislatif. Pemilih diminta mencoret lambang partai dan mencoret nomor urut caleg untuk memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Konsep Pemilu 2009 versi pemerintah tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mantan anggota KPU Anas Urbaningrum juga setuju terhadap model baru dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Apalagi, gagasan tersebut ditujukan mengefisiensikan anggaran pemilu.

Menurut Anas, KPU kurang cermat dalam menghitung anggaran pemilu. Apalagi, jika yang menjadi acuan Pemilu 2004. “Sebetulnya, dengan jenis dan kualitas logistik seperti yang ada pada Pemilu 2004, kalau dihitung lebih cermat, kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2009 tidak akan melampaui Rp 16 triliun,” terang Anas.

Itu pun, tambah dia, sudah memperhitungkan inflasi, penambahan jumlah pemilih, penambahan personel pemilu, dan penambahan honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Apalagi sebagian logistik masih bisa dipakai. Misalnya, kotak suara, bilik suara, dan kendaraan operasional,” tegasnya.

Kubu yang menolak gagasan baru dalam pencoblosan Pemilu 2009 disuarakan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. Menurut dia, ide itu tak bisa diterapkan dalam waktu dua tahun lagi. “Kalau dua periode lagi, mungkin bisa,” ujar Pramono saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Pram, pangilan akrab Pramono Anung, gagasan Wapres bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.”Orang-orang yang buta huruf masih banyak. Ibu-ibu sepuh yang ada di pedesaan itu bagaimana? Hak mereka kan sama,” katanya.

Orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu khawatir, jika ide Wapres Jusuf Kalla diterapkan, sistem pemilu justru mundur ke era Orde Baru. “Ada budaya titipan, dulu kan ada titip suara, sekelompok orang mencoblos bersama-sama, nanti bisa jadi menulis bersama-sama,” ungkapnya.

Bagaimana soal alasan efisiensi anggaran? Pram juga menolak. “Nanti tetap butuh bolpen, pensil. Juga ada biaya sosialisasi,” katanya. Selain itu, di negara-negara maju, sistem menulis baru bisa dilaksanakan jika ada identifikasi sidik jari. “Ide itu layak didengarkan, tapi belum bisa dilaksanakan,” tegasnya

Depdagri Siap Desk Kependudukan

Di bagian lain, Depatemen Dalam Negeri (Depdagri) menyatakan siap jika usul agar KTP bisa dijadikan kartu pemilih pada Pemilu 2009 disetujui. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, Depdagri telah membentuk meja kerja (desk) data kependudukan. “Desk tersebut lebih mencermati, mendalami, dan menyinkronkan data kabupaten/kota, provinsi, dan nasional,” jelas Mardiyanto di Kantor Depdagri Jakarta.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, desk yang sudah mulai efektif berjalan sampai tingkat kabupaten/kota. Salah satu tugasnya memonitor persentase penduduk yang sudah terdata.

Sebelumnya, Jumat ( 9/11) Jusuf Kalla mengatakan, penolakan rencana penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih merupakan representasi ketidakpercayaan pada pemerintah. “Dulu orang anggap semua lurah, camat, Golkar semua. Kalau pakai KTP, nanti macam-macam pula. Sekarang tidak ada lagi partai di kecamatan dan kelurahan. Golkar juga kalah di banyak kabupaten. Jadi, jangan khawatir karena semua netral,” ujarnya.

Lagi pula, kata Kalla, KTP lebih dapat dipercaya dibandingkan kartu pemilih karena KTP ada fotonya. “Banyak yang tanya, KTP kan bisa didobel? Apa dipikir kartu pemilih tidak bisa dibuat dobel? Buat apa ada tinta pemilu? Tinta itu kan hanya tahan dua hari,” tegasnya.

Depdagri menetapkan April 2008 sebagai batas akhir penyerahan data kependudukan untuk Pemilu 2009 karena data kependudukan 2009 akan menggunakan sistem nomor induk kependudukan (NIK).

disadur dari :
http://jawapos.com